Kemendag Resmikan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Tertib Niaga

Ditulis pada 10 Oktober 2019 - 07:36

Medan, 9 Oktober 2019 – Sejak Februari 2018 Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah melaksanakan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean atau disebut pengawasan post border. Pengawasan post border merupakan salah satu bentuk implementasi Paket Kebijakan Ekonomi XI dan XV Presiden Joko Widodo, bertujuan untuk mempercepat pelayanan kegiatan ekspor dan impor dalam rangka memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan, serta menurunkan waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah dwelling time.

Ditjen PKTN melaksanakan pengawasan post border didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari petugas pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada pada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Metrologi dan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu. Adapun pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap pemenuhan perijinan impor, pemenuhan sertifikasi dan registrasi bagi produk yang sudah diberlakukan SNI secara wajib serta pemenuhan terhadap perijinan tipe untuk peralatan ukur, takar dan timbang.

Pengawasan post border dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia khususnya di wilayah pintu masuk barang asal impor dan wilayah-wilayah lokasi importir yang saat ini dikelompokan menjadi wilayah Sumatera, wilayah Jawa Barat dan Banten, wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara serta wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan post border maka Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga membentuk Balai Pengawasan Tertib Niaga yang lokasinya didasarkan kepada jangkauan wilayah, lokasi pelabuhan masuk dan wilayah domisili pelaku importasi.

Pembentukan Balai Pengawasan Tertib Niaga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Menteri Nomor B/888/M.KT.01/2019 tanggal 25 September 2019 yang menyetujui terbentuknya 4 (empat) Balai Pengawasan Tertib Niaga yaitu di Kota Medan yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Sumatera, Kota Bekasi yang wilayah kerjanya terdiri dari wilayah Jawa Barat dan Wilayah Banten, Kota Surabaya yang wilayah kerjanya terdiri wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara dan Kota Makassar yang wilayah kerjanya terdiri wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Menindaklanjuti pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Tertib Niaga maka pada hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2019 akan diresmikan 4 kantor Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Tertib Niaga yang dipusatkan di Balai Pengawasan Tertib Niaga di Kota Medan.

peresmian Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Tertib Niaga di Kota Medan sekaligus juga peresmian terhadap 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis lainnya yang berada di Kota Bekasi, Kota Surabaya dan Kota Makassar yang keseluruhan telah siap untuk dapat dimanfaatkan,” ujar Dirjen PKTN, Veri Agrijono dalam laporannya.

Balai Pengawasan Tertib Niaga nantinya akan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional yang telah memenuhi kualifikasi yang disyaratkan tidak hanya yang berasal dari Aparatur Sipi Negara pada Kementerian Perdagangan namun juga diharapkan dapat melibatkan sumber daya manusia yang kompeten di wilayah lokasi Balai Pengawasan Tertib Niaga.

ini merupakan salah satu bentuk sinergi pelaksanaan kewenangan antara Kementerian Perdagangan dan daerah, untuk menjaga konsumen di seluruh wilayah Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah di pusat namun juga didukung oleh pemerintah daerah. Kita semua bertanggungjawab menjaga kedaulatan bangsa dan melindungi konsumen dari barang impor yang tidak berkualitas dan tidak sesuai ketentuan,” demikian pernyataan Menteri Perdagangn, Enggartiasto Lukita.

Dengan diresmikannya Balai Pengawasan Tertib Niaga di 4 kota diharapkan memperlancar pelaksanaan pengawasan post border, di daerah demi untuk memberikan perlindungan bagi konsumen serta meningkatkan tanggungjawab pelaku usaha.