Antisipasi Obat dan Makanan Ilegal

Ditulis pada 08 Juni 2017 - 13:08

 [KOMPAS, 8 Juni 2017 - Halaman 14]

Untuk mengantisipasi kejahatan siber bidang makanan dan obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan tugas siber. Satuan tugas yang melibatkan perwakilan sejumlah lembaga penegak hukum itu dibentuk sambil menanti kedeputian baru di BPOM, yakni Deputi IV Bidang Penindakan, terbentuk. Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM Hendri Siswadi mengatakan hal itu dalam diskusi kelompok terarah membahas pembentukan satgas siber obat dan makanan ilegal di Jakarta, Rabu (7/6). Lembaga yang dilibatkan dalam satgas siber BPOM ialah Bea dan Cukai, Polri, kejaksaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan. "Masyarakat tak bisa menanti kedeputian yang baru terbentuk. Karena itu, untuk merespons kejahatan siber bidang obat dan makanan, satgas perlu dibentuk agar penanganan kasus lebih terkoordinasi," ujar Hendri. Berdasarkan operasi Pangea, operasi penindakan perdagangan obat dan kosmetik global ilegal yang dikoordinasi Interpol, ada lebih dari 200 laman teridentifikasi memperdagangkan obat dan makanan ilegal di Indonesia. Sementara regulasi perdagangan obat dan makanan secara daring belum ada. Penanganan kejahatan perdagangan obat dan makanan ilegal pun belum terpadu. Dengan adanya satgas siber, penanganan kejahatan obat dan makanan ilegal diharapkan bisa lebih terkoordinasi.