Top Up E-Money Untungkan Bank Tapi Rugikan Rakyat

Ditulis pada 23 September 2017 - 21:23

[RAKYAT MERDEKA, 23 September 2017 Halaman 13] 

Penolakan terhadap kebijakan Bank Indonesia (Bl) mengenakan biaya top up (isi ulang) e-money (uang elektronik) terus mengalir. Kebijakan tersebut dinilai cenderung berpihak kepada kepentingan perbankan. Badan Pelindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai isi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/8/PBI/2017 mengenai pembebanan biaya untuk isi ulang elektronik kepada konsumen tidak tepat. Lembaga ini memandang, seharusnya konsumen yang menggunakan uang elektronik mendapatkan insentif karena telah mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), bukan malah mendapatkan disinsentif. "Kebijakan itu sangat jelas tidak adil bagi konsumen. Substansinya tersebut cenderung mengedepankan kepentingan dunia usaha perbankan," ujar Ketua BPKN Ardiansyah. Selain telah mendukung gerakan non tunai, konsumen tidak pantas dikenakan biaya lagi karena program transaksi elektronik sudah memberikan banyak keuntungan untuk pemerintah dan perbankan. Seperti diketahui, dalam PBI No.19/8/PBI/2017, isi ulang e-money pada satu kanal (pada penerbit kartu) dengan transaksi di atas Rp 200.000 dikenakan biaya Rp 750. Hanya yang melakukan transaksi di bawah itu baru gratis. Sementara untuk isi ulang lintas kanal (bukan penerbit kartu) dikenakan Rp 1.500. Ardiansyah mengaku secara resmi telah melayangkan surat rekomendasi kepada BI.