Kemendag Tertibkan Peredaran Produk Kotak Kontak Yang Tidak Sesuai SNI

Ditulis pada 28 Mei 2021 - 21:04

Jakarta, 28 Mei 2021 – Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) bersama pemilik barang melakukan penertiban 6.540 buah produk Kotak-Kontak yang tidak sesuai SNI di tiga tempat, Cibinong, Rabu (25/5), Jakarta, Kamis (27/5), dan Cikande, Jumat (28/5).

Kegiatan penertiban ini merupakan hasil koordinasi dan sinergitas antara Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, serta Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) atas hasil temuan pemantauan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk Kotak-Kontak yang dilakukan oleh BSN.

“Pemusnahan Kotak-Kontak yang tidak sesuai SNI dilakukan sebagai upaya Perlindungan Konsumen. Terhadap produk yang telah beredar di Pasar yang tidak memenuhi SNI, wajib ditarik dari peredaran untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan,”Ujar Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono.

Kemendag Tertibkan Peredaran Produk Kotak Kontak yang tidak sesuai SNI

Veri Anggrijono meminta, agar LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Kotak Kontak/Tusuk Kontak yang tidak sesuai SNI ikut bertanggungjawab dalam peredaran produk ini dan meminta agar LSPro juga melakukan pengawasan terhadap produk yang telah disertifikasinya, sehingga dapat mengurangi produk yang tidak sesuai SNI yang beredar di Pasar. Selain itu, Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan unit Pembina dalam hal ini Kementerian ESDM melakukan pengawasan terhadap LSPro yang diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh unit Pembina.

Pemusnahan barang ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari sisi keamanan, kesehatan, keselamatan, lingkungan (K3L) juga melindungi industri dalam negeri. Seperti diketahui bahwa Tusuk Kontak/Kotak Kontak yang tidak memenuhi syarat mutu SNI dapat menimbulkan bahaya kebakaran yang dapat menyebabkan kerugian materiil dan korban jiwa. Pemusnahan barang dilakukan secara sukarela oleh Pemilik Barang dan disaksikan langsung oleh Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PKTN, Kementerian Perdagangan, Direktur Teknik dan Lingkungan  Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM serta Direktur Sistem Penerapan Standard an Penilaian Kesesuaian,  Badan Standardisasi Nasional (BSN).

“Berdasarkan pemantauan penerapan SNI yang dilakukan oleh BSN, dari 12 merek yang dilakukan uji petik sejumlah 8 merek atau 66% tidak sesuai SNI. Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, apabila barang yang wajib SNI ditemukan beredar di Pasar tidak memenuhi persyaratan SNI dapat dikenakan sanksi larangan memperdagangkan barang dan penarikan barang diikuti dengan pemusnahan produk. Dalam hal ini Pelaku Usaha yang telah terbukti produk Kotak Kontak tidak memenuhi persyaratan SNI, bersedia secara sukarela melakukan pemusnahan,” terang Veri.

Kemendag Tertibkan Peredaran Produk Kotak Kontak yang tidak sesuai SNI

Sebagai tindak lanjut pemantauan penerapan SNI tersebut, LSPro sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap produk yang disertifikasinya, telah melakukan audit tehadap produsen/importir yang produknya gagal memenuhi konsistensi mutu SNI, dimana hasil audit menunjukan bahwa produk tersebut memang benar tidak sesuai SNI. Apabila dari hasil audit/surveilen produk tidak sesuai dengan SNI, maka sertifikat produk yang dimiliki oleh Produsen/Importir dapat dibekukan untuk sementara dan dapat digunakan kembali apabila produk telah memenuhi persyaratan.

Direktur Pengawasan Barang dan Jasa, Ivan Fithriyanto menambahkan, Kementerian Perdagangan berkewajiban melakukan pengawasan baik secara berkala ataupun khusus terhadap produk SNI Tusuk-Kontak   dan   Kotak-Kontak   untuk keperluan rumah tangga yang beredar di Pasar yang mana produk tersebut telah diberlakukan secara wajib oleh Kementerian ESDM sejak 2002 yang telah diperbarui kembali pemberlakuannya di tahun 2018.

Dengan diselenggarakannya pemusnahan barang ini, Ivan berharap dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak taat ketentuan dan memberikan contoh kepada pelaku usaha lain agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan.

“Kami akan tegas dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila ditemukan pelanggaran, kami akan tindak sesuai ketentuan, bahkan akan dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penarikan dan pemusnahan produk-produk yang tidak sesuai SNI ini diharapkan dapat berdampak positif bagi peningkatan mutu produk ke depannya dan memberikan efek jera bagi para importir, khususnya bagi produk berisiko terhadap aspek keamanan dan keselamatan dalam penggunaannya," tegas Ivan.

Kemendag Tertibkan Peredaran Produk Kotak Kontak yang tidak sesuai SNI

Pada kesempatan yang sama, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar menambahkan, penertiban produk kotak kontak yang tidak sesuai SNI merupakan upaya pengawasan terhadap keselamatan ketenagalistrikan, khususnya dalam mencegah terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek listrik. Ia mengapresiasi pemberian sanksi terhadap peralatan ketenagalistrikan yang tidak sesuai SNI untuk memberikan efek jera dan tidak terulang dikemudian hari.

Standardisasi ketenagalistrikan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan. Karena selain bermanfaat listrik juga berbahaya, jadi semua peralatan listrik harus sesuai standard,” ujarnya.

Pengawasan yang rutin dilakukan khususnya terhadap produk-produk asal impor yang tidak memenuhi ketentuan diharapkan dapat menjamin terlaksananya perlindungan konsumen serta mendorong penggunaan produksi dalam negeri.