K/L Harus Perkuat Perlindungan Konsumen

Ditulis pada 19 September 2017 - 21:13

[KORAN SINDO, 19 September 2017 - Halaman 17] 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendorong peran kementerian/lembaga (K/L) untuk memperkuat perlindungan konsumen di sembilan sektor. Sesuai Perpres Nomor 50/2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dalam tiga tahun ke depan terdapat sembilan sektor yang menjadi prioritas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Sembilan sektor itu adalah obat, makanan, dan minuman; jasa keuangan; jasa pelayanan publik; perumahan/properti; jasa transportasi; jasa layanan kesehatan; jasa telekomuni-kasi; barang konsumsi tahan lama; dan e-commerce. Kepala BPKN Ardiansyah Parman mengatakan, K/L yang membidangi sembilan sektor tersebut bertanggung jawab menyukseskan Stranas-PK. Untuk itu, BPKN akan mengawal dan memantau pelaksanaannya. Bagi yang lalai bisa dikenakan sanksi administrasi. "Kalau itu dijalankan dengan baik maka perlindungan konsumen akan meningkat. Lantaran sifatnya multisektor, BPKN bisa dijadikan hub untuk perlindungan konsumen," ujar Ardiansyah.  Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, Perpres Stranas-PK adalah grand design perlindungan konsumen yang menjadi pedoman bagi K/L, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Perpres yang ditetapkan pada pertengahan 2017 ini memperkuat komitmen pemerintah untuk mewujudkan konsumen yang cerdas, iklim usaha yang kondusif, serta hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.