Pemerintah Terus Berdayakan Konsumen

Ditulis pada 19 September 2017 - 21:11

[MEDIA INDONESIA, 19 September 2017 - Halaman 18] 

Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia masih rendah. Masyarakat masih dalam level paham akan hak dan kewajiban, tetapi belum aktif memperjuangkan hak sebagai konsumen. Berdasarkan data, indeks keberdayaan konsumen (IKK) Indonesia pada tahun lalu sebesar 30,8. Angka itu, menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, masih termasuk rendah. "Berbeda dengan negara di Eropa yang masyarakatnya sudah lebih berdaya dengan tingkat IKK 51,3," ujar Mendag. Di negara maju syarat produksi barang sudah mengacu pada tingkat kesehatan dan perilaku konsumen, sedangkan di negara berkembang belum memikirkan sampai ke situ. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen. Konsumen juga perlu diberi pemahaman agar lebih kritis terhadap kualitas dan harga produk yang beredar. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Syahrul Mamma menyebutkan, selama 2017-2019 terdapat sembilan sektor yang menjadi prioritas penyelenggaraan perlindungan konsumen, yakni obat/makanan/minuman, jasa keuangan, jasa pelayanan publik, perumahan/properti, jasa transportasi, jasa layanan kesehatan, jasa telekomunikasi, barang konsumsi tahan lama, dan e-commerce. "Kesembilan sektor tersebut dipilih dengan harapan dapat membantu mempercepat pe-ningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, menciptakan iklim usaha prakonsumen, serta hubungan yang lebih berkeadilan antara pelaku usaha dan konsumen," ujar Syahrul.