Perkuat Perlindungan Konsumen di 9 Sektor, Sinergi Kementerian dan Lembaga Mutlak Dibutuhkan

Ditulis pada 19 September 2017 - 13:18

[OKEZONE.COM, 19 September 2017 - 13:59 WIB] 

JAKARTA – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendorong peran kementerian/lembaga (K/L) untuk memperkuat perlindungan konsumen di sembilan sektor. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50/2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas- PK), dalam tiga tahun ke depan terdapat sembilan sektor yang menjadi prioritas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Sembilan sektor itu adalah obat, makanan, dan minuman; jasa keuangan; jasa pelayanan publik; perumahan/properti; jasa transportasi; jasa layanan kesehatan; jasa telekomunikasi; barang konsumsi tahan lama; dan e-commerce. Kepala BPKN Ardiansyah Parman mengatakan, K/L yang membidangi sembilan sektor tersebut bertanggung jawab menyukseskan Stranas-PK. Untuk itu, BPKN akan mengawal dan memantau pelaksanaannya. Bagi yang lalai bisa dikenakan sanksi administrasi.

“Kalau itu dijalankan dengan baik, maka perlindungan konsumen akan meningkat. Lantaran sifatnya multisektor, BPKN bisa dijadikan hub untuk perlindungan konsumen,” ujar dia di sela-sela Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta. Menurut Ardiansyah, perlindungan konsumen yang baik bisa mendorong kepercayaan diri konsumen dalam melakukan transaksi pembelian barang/ jasa. Jika transaksi meningkat, konsumsi masyarakat meningkat sehingga menyumbang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Di lain pihak, kualitas produk dalam negeri juga harus ditingkatkan. Jadi, kata Ardiansyah, negara harus memberikan kepastian hukum dan memberikan kenyamanan bagi konsumen, juga menjaga keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

“Jadi produksi dalam negeri harus ditingkatkan, bersamaan dengan itu juga perlindungan konsumennya. Selain itu, juga mendorong usaha kecil dan menengah (UKM),” ucap dia. Ardiansyah menambahkan, Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia yang berada di angka 30,86 menunjukkan konsumen Indonesia masih berada di level paham akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Namun, belum aktif memperjuangkan hak dan kewajibannya. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, Perpres Stranas-PK adalah grand design perlindungan konsumen yang menjadi pedoman bagi K/L, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Perpres yang ditetapkan pada pertengahan 2017 ini memperkuat komitmen pemerintah untuk mewujudkan konsumen yang cerdas, iklim usaha yang kondusif, serta hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Mendag juga menyoroti masih rendahnya IKK Indonesia jika dibandingkan negara- negara di Eropa yang angkanya sudah lebih dari 50.

“Keberdayaan konsumen kita terlalu rendah. Makanya, pemerintah memperkuat perlindungan kepada konsumen. Berbagai kebijakan yang kita keluarkan seperti pengendalian harga. Itu orientasinya untuk kepentingan konsumen, baik dari sisi kualitas maupun harga,” tegas dia.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Syahrul Mamma menambahkan, sembilan sektor prioritas perlindungan konsumen tersebut dipilih dengan harapan dapat membantu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, menciptakan iklim usaha prokonsumen, serta hubungan yang lebih berkeadilan antara pelaku usaha dan konsumen.

Link :

https://economy.okezone.com/read/2017/09/19/320/1778819/perkuat-perlindungan-konsumen-di-9-sektor-sinergi-kementerian-dan-lembaga-mutlak-dibutuhkan?utm_source=economy&utm_medium=box&utm_campaign=breaking19