Search

  • Amankan Kosmetik Impor Ilegal Senilai Rp11,45 Miliar,  Mendag Zulkifli Hasan: Sinergi Satgas, Tekan Impor Kosmetik Ilegal
    Amankan Kosmetik Impor Ilegal Senilai Rp11,45 Miliar, Mendag Zulkifli Hasan: Sinergi Satgas, Tekan Impor Kosmetik Ilega...

    Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu Yang Diberlakukan Tata Niaga Impor melakukan ekspose produk kosmetik di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jakarta pada...

  • Kemendag Sita Produk Baja Tak Ber-SNI Senilai Rp11 Miliar, Mendag Zulkifli Hasan: Harus Tegas, Pemerintah Wajib Lindungi Konsumen
    Kemendag Sita Produk Baja Tak Ber-SNI Senilai Rp11 Miliar, Mendag Zulkifli Hasan: Harus Tegas, Pemerintah Wajib Lindungi...

    Kementerian Perdagangan bertindak tegas untuk melindungi konsumen dari produk yang tak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Hari ini, Kamis, (26/9), Menteri Perdagangan Zulkifl...

  • Diduga Tidak Sesuai Ketentuan, Mendag Zulkifli Hasan Tinjau Karpet Impor Hasil Temuan Satgas Impor Senilai Rp10 Miliar
    Diduga Tidak Sesuai Ketentuan, Mendag Zulkifli Hasan Tinjau Karpet Impor Hasil Temuan Satgas Impor Senilai Rp10 Miliar

    Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Senin, (23/9) meninjau barang impor berupa karpet dan permadani hasil temuan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlaku...

  • Dirjen PKTN Pimpin Ekspose Temuan Pengawasan Impor Post-Border Sebesar Rp1,33 Miliar
    Dirjen PKTN Pimpin Ekspose Temuan Pengawasan Impor Post-Border Sebesar Rp1,33 Miliar

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Rusmin Amin memimpin ekspose temuan pengawasan impor yang tidak memenuhi hasil pengawasan di luar kawasan pabean (post-bord...

  • Buka Forum Koordinasi PPNS Perdagangan Pusat dan Daerah, Mendag Zulkifli Hasan Tekankan Pentingnya Sinergi Pemerintah dalam Penegakan Hukum
    Buka Forum Koordinasi PPNS Perdagangan Pusat dan Daerah, Mendag Zulkifli Hasan Tekankan Pentingnya Sinergi Pemerintah da...

    Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya sinergi yang baik oleh kementerian, lembaga, serta para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik di tingkat pusat maupun d...

  • Tingkatkan Kualitas Pelayanan UPTP III, Ditjen PKTN Kemendag Libatkan Partisipasi Masyarakat
    Tingkatkan Kualitas Pelayanan UPTP III, Ditjen PKTN Kemendag Libatkan Partisipasi Masyarakat

    Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan pelayanan publik. Komitmen ini ditunjukkan dengan komunikasi aktif dan pelibatan masyarakat d...

  • Temukan Barang Diduga Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp40 Miliar, Mendag Zulkifli Hasan: Pemerintah Komitmen Awasi Kegiatan Importasi
    Temukan Barang Diduga Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp40 Miliar, Mendag Zulkifli Hasan: Pemerintah Komitmen Awasi Kegia...

    Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau barang-barang impor hasil temuan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, pada hari ini, Jum...

  • Jamin Perlindungan Konsumen, Kemendag Layani 1.935 Konsumen pada Semester Pertama 2024
    Jamin Perlindungan Konsumen, Kemendag Layani 1.935 Konsumen pada Semester Pertama 2024

    Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) terus berupaya menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada...

  • Majalah Publikasi
    Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
    Layanan aplikasi perizinan, pendaftaran, pengaduan konsumen, dan pengawasan di lingkungan Ditjen PKTN yang terintegrasi.
    Kunjungi
    Satu Data Perdagangan
    Dapatkan berbagai data perdagangan meliputi Indikator Ekonomi Indonesia serta data lainnya yang mencakup perdagangan di dalam wilayah Indonesia dan Negara Mitra
    Kunjungi
    Sistem Informasi Regulasi Teknis dan Persyaratan Mutu
    Sistem yang menyediakan informasi tentang regulasi teknis dan persyaratan mutu di negara tujuan ekspor bagi aparatur pemerintah, eksportir dan pelaku usaha serta akademisi.
    Kunjungi
    Whistle Blowing System
    Merupakan sistem yang diupayakan agar pihak internal Kemendag dapat melaporkan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam internal lembaga yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme.
    Kunjungi